Beberapa waktu lalu, seorang teman mampir ke Bandung. Teman ini bekerja sebagai PNS di lingkungan SekJen MPR. Obrolan tentang gaji PNS yang bermula di Pizza Hut berlanjut sampai ke rumah. Terusik oleh perbedaan yang sangat njomplang antara aku dengannya.
Temanku ini golongan II/d, tiap bulannya membawa pulang gaji lebih dari 7 juta rupiah. Jauh sekali bedanya denganku yang ”hanya” kurang dari 2 juta rupiah per bulan, meskipun bergolongan III/a. Oke, jadi di mana letak perbedaannya?
Kata dia, di tempatnya banyak tunjangan (waktu itu sempat dia sebutkan satu-satu, tapi sekarang aku lupa apa aja). Kalau nggak salah, ada tunjangan operasional kegiatan per hari senilai 130 ribu rupiah (kalikan aja jadi berapa per bulannya). Masih ditambah dengan ”uang lelah” untuk pekerjaan yang seharusnya memang ia digaji untuk itu. Jadi total take home pay-nya ya lebih dari 7 juta itulah. Lebih banyak daripada gaji pegawai swasta (yang berlevel staf) di Jakarta.
Pfff, di mana-mana gaji pokok PNS memang sama. Lalu apa yang melegitimasi tunjangan para PNS di rumah rakyat itu harus besar? Apa supaya mereka enggak korupsi? Atau karena beban kerja mereka memang lebih berat? Mikirin negara? *Jadi inget ucapan syaikhut tarbiyah Rahmat Abdullah di film Sang Murabbi. Ada yang lebih berat daripada mikirin negara, yaitu mikirin umat.*
Ketika obrolan tentang gaji semakin memanas dan aku curhat tentang dana riset instansiku yang sering dipotong oleh pemerintah, dia cuma berujar enteng, ”Habis kantormu miskin sih.” Aku cuma bisa tersenyum kecut.
Temanku ini golongan II/d, tiap bulannya membawa pulang gaji lebih dari 7 juta rupiah. Jauh sekali bedanya denganku yang ”hanya” kurang dari 2 juta rupiah per bulan, meskipun bergolongan III/a. Oke, jadi di mana letak perbedaannya?
Kata dia, di tempatnya banyak tunjangan (waktu itu sempat dia sebutkan satu-satu, tapi sekarang aku lupa apa aja). Kalau nggak salah, ada tunjangan operasional kegiatan per hari senilai 130 ribu rupiah (kalikan aja jadi berapa per bulannya). Masih ditambah dengan ”uang lelah” untuk pekerjaan yang seharusnya memang ia digaji untuk itu. Jadi total take home pay-nya ya lebih dari 7 juta itulah. Lebih banyak daripada gaji pegawai swasta (yang berlevel staf) di Jakarta.
Pfff, di mana-mana gaji pokok PNS memang sama. Lalu apa yang melegitimasi tunjangan para PNS di rumah rakyat itu harus besar? Apa supaya mereka enggak korupsi? Atau karena beban kerja mereka memang lebih berat? Mikirin negara? *Jadi inget ucapan syaikhut tarbiyah Rahmat Abdullah di film Sang Murabbi. Ada yang lebih berat daripada mikirin negara, yaitu mikirin umat.*
Ketika obrolan tentang gaji semakin memanas dan aku curhat tentang dana riset instansiku yang sering dipotong oleh pemerintah, dia cuma berujar enteng, ”Habis kantormu miskin sih.” Aku cuma bisa tersenyum kecut.
No comments:
Post a Comment